Cilegon, hipotesa.id — Persatuan Perjuangan Masyarakat Cilegon (PPMC) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Cilegon, ini dilakukan akibat adanya kegelisahan masyarakat Cilegon terkait pembangunan pagar oleh perusahaan BUMN serta untuk mengkritisi kebijakan Pemkot Cilegon. Selasa (21/6/2022).
Dalam aksinya, PPMC menyampaikan tiga isu yang sampaikan, salah satunya terkait dugaan otoriter perusahaan PT Krakatau Steel yang melakukan pemagaran di sepanjang Jalan Cilegon-Anyer tepatnya di Kecamatan Citangkil-Ciwandan.
“Isu yang akan disampaikan adalah kejanggalan pemagaran PT.Krakatau Steel, adanya dugaan investasi bodong dari Primkokas, dan Soal,KCS (Kartu Cilegon Sejahtera-red)dan serapan anggaran APBD Cilegon yang rendah, fasilitas publik dan infrastruktur jalan ya rusak,” kata salah satu orator dari PPMC.
Berikut tuntutan PPMC yang di sampaikan dalam aksi yang berjalan damai itu.
– Pemagaran PT. Krakatau Steel
1.Pemagaran diduga melanggar Perda No.05 Tahun 2012 Tentang Bangunan/IMB
2. Pemagaran diduga melanggar Undang- Undang No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
Apa yang dilakukan Walikota Cilegon terkait pembelaan terhadap korban pedagang kecil yang digusur? Mengapa pagar bisa dibangun tanpa memperoleh izin IMB? Mengapa pengawasan begitu lemah? Mengapa Perda No.5 Tahun 2012 tidak ditegakkan?
– Dugaan Investasi Bodong Primkokas
Apa yang dilakukan Walikota terkait korban yang sebagian besar ber-KTP Cilegon? Mengapa Walikota tidak memanggil Dirut PT.KS dan Ketua Primkokas lalu melakukan mediasi dengan pihak korban?
– Soal KCS dan Serapan Anggaran Yang Rendah, Fasilitas Publik dan Jalan Rusak
Mengapa serapan anggaran begitu rendah?, Hanya trealisasi 14%, sementara ini masuk Triwulan Ke-3? Ada kemungkinan SILPA akan kembali besar? Bahkan bisa lebih dari kemarin yang mencapai angka 457 Milyar. Apakah Walikota hanya bisa marah-marah? Apa Walikota hanya bisa bernyanyi?”.
“Diketahui, Walikota Cilegon Helldy Agustian memanggil pihak Direksi PT. Karakatau Steel di kantor walikota pada pekan lalu. Di mana pihak dereksi menyatakan kebijakan pemagaran merupakan keputusan pusat untuk mengamankan aset perusahaan plat merah tersebut. Selain itu, PT. KS juga menegaskan tidak melakukan pemagaran di objek Pasar Cigading dan Krenceng karena adanya aktivitas ekonomi masyarakat,” tutup orator aksi. (nipen)
