SERANG, hipotesa.id – Survai Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS telah mengeluarkan rilis kemiskinan terbarunya untuk Provinsi Banten. Data tersebut merupakan hasil survai BPS yang dikelola bulan September tahun lalu. Dalam rilis tersebut dikemukakan, kemiskinan di Banten mengalami peningkatan sebesar 6,63 persen dibandingkan dengan tahun yang sama, (Maret 2020) yang hanya mencapai 5,92 persen. Angka ini mengalami peningkatan singnifikan dalam tempo satu semester hingga 0,71 poin.
Indikator peningkatan kemiskinan tersebut dalam rilis yang sama dikatakan, bahwa peningkatan ini disebabkan oleh karena bertambahnya jumlah penduduk miskin sebanyak 81,65 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 857,64 ribu orang pada September 2020. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari penduduk miskin perkotaan sebanyak 540,15 ribu orang, dan penduduk miskin perdesaan sebanyak 317,49 ribu orang.
Adhi Wiriana, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, dalam keterangan resminya memfalidasi data tersebut dan menambahkan bahwa peningkatan tersebut dipengaruhi pula oleh adanya pandemi Covid-19 yang cluster penyebarannya masih tinggi di Banten.
“Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin Periode Maret hingga September 2020 disebabkan pula oleh munculnya pandemi Covid-19”, Katanya, Senin, 15 Februari 2020.
Nilai garis kemiskinan yang terjadi selama enam bulan terakhir, dari Maret hingga September tahun lalu secara umum lebih disebabkan karena tidak mampunya masyarakat memenuhi kebutuhan konsumsi langsung (komoditas makanan), seperti beras, rokok kretek filter, telur ayam ras,
daging ayam ras, susu bubuk, serta kopi bubuk & kopi instan (sachet). Sementara komoditi non makanan penyumbang terbesar Garis Kemiskinan Perkotaan maupun Perdesaan adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi.
Terpisah. Dalam bulan yang sama, tepatnya tanggal 11 Februari 2020, Koalisi Banten Menggugat (Kasibat) menarasikan hal yang sama dengan melakukan demonstrasi di pusat pemerintahan KP3B. Merebaknya issu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi, serta tidak mampunya pemerintah menanggulangi masalah tersebut sempat membuat Koalisi Mahasiswa kesal dan menganggap pemerintah daerah gagal.
Sutarji, Sekretaris Umum Kumala Uin Banten, saat dikonfirmasi ulang mengenai beredarnya rilis tersebut menyampaikan tanggapannya dengan pesimis. Menurutnya, pemerintah daerah Wahidin Halim dan Andika Hazrumi dalam setiap periode kepemimpinannya tidak pernah cakap dan serius menyelesaikan masalah kemiskinan. Asumsi tersebut diperkuat Sutarji karena maraknya masyarakat yang kesulitan memperoleh pekerjaan.
“Pemerintah daerah ini gak becus dalam memimpin. Tidak ada saya lihat pemerintah serius mengurus daerah. Melihat banyaknya persoalan yg terjadi di provinsi banten dan gagapnya pemprov Banten dalam menanggulangi kemiskinan, kami menilai WH-Andika tidak becus dalam mempimpin provinsi Banten”, katanya kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya.
Hal senada juga diungkapkan Farhan, Presedium Untirta Movement Comunity (UMC) saat dikonfirmasi di kediamannya di hari yang sama. Farhan beranggapan, meningkatnya tren kemiskinan di Banten pada periode WH-Andhika bisa menjadi barometer kegagalan pemerintahan provinsi dalam menanggulangi angka kemiskinan.
Bagi Farhan, Covid-19 yang menjadi alasan peningkatan dan memperparah naiknya angka kemiskinan di Banten adalah alibi belaka. Padahal menurutnya, peningkatan angka kemiskinan tersebut lebih disebabkan karena gagapnya pemerintah dalam merumuskan solusi bagi masyarakat.
Farhan mengusulkan, pemerintah harus memaksimalkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ekonominya memburuk akibat pandemi dan PHK. Selain itu ia juga menuntut agar pemerintah merealisasikan janjinya memberikan akses kesehatan dan pendidikan gratis untuk masyarakat.
“Menjadikan Covid-19 sebagai indikator meningkatnya kemiskinan itu hanya alibi belaka bagi saya. Padahal itu kan karena ketidak becusan pemerintah daerah saja. Saya mengusulkan, pemerintah sudah seharusnya memaksimalkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang perekonomiannya memburuk. Dan merealisasikan janji politiknya untuk memberikan akses kesehatan dan pendidikan”, katanya.
(Bela)
