Serang, hipotesa.id – Langkah Pemerintah Pusat yang akan melakukan impor beras dengan jumlah 1 hingga 1,5 juta ton mendapat penolakan dari Gerakan Petani dan Nelayan (Gerbang Tani) Banten.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan (Gerbang Tani) Banten Abdul Gofur mengatakan, jika kebijakan impor tersebut tetap dilakukan, dampak terbesar yang akan terjadi yaitu kemerosotan pada pendapatan petani lokal disebabkan turun nya harga jual gabah kering panen.
“Ya itu, nanti hasil panen para petani lokal yang akan dijual tidak sebanding harganya dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Karena harga beras lokal juga bakal turun akibat adanya beras impor,” katanya Rabu, (10/3/2021).
Gofur menilai, rencana impor beras tidak tepat dari sisi waktu, karena berbarengan dengan musim panen para petani. Karena awal Maret hingga Mei, petani di sejumlah daerah memasuki masa panen raya.
“Dalam kondisi bersamaan dengan panen raya dibeberapa daerah, langkah impor beras tidak tepat,” tegas Gofur
Dalam beberapa bulan ke depan, lanjut Gofur, masa panen akan terjadi di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta Kalimatan Selatan.
“Meskipun import beras masih dalam tahap rencana, tapi sudah mempengaruhi harga jual gabah kering panen petani. Kondisi ini akan dimanfaatkan oleh tengkulak untuk memainkan harga sehingga merugikan petani,” jelasnya
Selain itu, masih dikatakan Gofur, alasan Iron stock baik untuk cadangan yang disampaikan pemerintah juga perlu dikaji kembali. Sebab alasan ini telah menyebabkan kerugian yang dialami oleh jutaan patani di Indonesia dan berlawanan dengan data yang dikeluarkan oleh BPS.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statsistik mencatatkan terjadinya peningkatan produksi panen padi dari tahun 2019 yang mencapai 54.604.033,34 ton menjadi 54.649.202,24 ton pada tahun 2020. Ada peningkatan mencapai 45.000 ton. Pada kuartal I tahun ini, BPS juga memperkirakan produksi beras akan meningkat 26%.
“Atas dasar itu, kami Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Gerbang Tani dan Nelayan Banten menyerukan menolak rencana impor beras,” tegasnya.
Sebagai bentuk keterwakilan kaum tani, Gofur berharap kepada pemerintah agar membatalkan rencana impor beras. Gerbang Tani menyarankan sebaiknya Bulog mendahulukan penyerapan gabah kering panen dari petani dengan harga yang layak.
“Kita minta pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran sektor pertanian untuk menjaga stok beras dan pangan lainnya,” pungkasnya.
(El-Satire)
