Cilegon, hipotesa.id – Pada agenda Hearing ini, Forum Mahasiswa Cilegon (FMC) mempertanyakan tentang kejelasan konsep realisasi Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) yang dinilai masih belum jelas.
Forum Mahasiswa Cilegon (FMC) yang terdiri dari organisasi kemahasiswaan Kota Cilegon, seperti PP IMC, HMI Cabang Cilegon, dan PMII Cabang Cilegon, mempertanyakan janji kampanye Walikota Cilegon Helldy-Sanuji soal realisasi dan implementasi Kartu Cilegon Sejahtera (KCS). Pada rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar di Gedung DPRD Kota Cilegon, Kamis, (13/10/21).
Anggota FMC yang juga selaku Ketua Umum PP IMC Hariyanto menilai bahwa sejauh ini realisasi KCS terkesan hanya sekedar seremonial saja dan tidak ada kejelasan tentang mekanismenya.
“Sejauh ini kami melihat realisasi KCS ini terkesan seremonial saja, soal mekanisme, konsep, dan gambaran khususnya tidak dijelaskan,” ujar Hariyanto saat diwawancarai oleh Tim hipotesa.id.
Pada Hearing yang dihadiri oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disnaker, dan Komisi ll DPRD Kota Cilegon ini, Hariyanto juga mempertanyakan soal kejelasan beasiswa full sarjana yang menurutnya tidak transparan kepada masyarakat.
“Pada Hearing kali ini kami juga mempertanyakan soal beasiswa full sarjana yang tidak transparan, kriterianya seperti apa, syaratnya apa saja, kemudian kampus mana saja yang bekerjasama dengan Pemkot. Itu kan, hal yang seharusnya diketahui oleh masyarakat Cilegon khususnya mahasiswa, jangan sampai kemudian masyarakat berasumsi liar bahwa beasiswa ini hanya diberikan kepada pendukungnya saja,” jelasnya.
Hariyanto juga mengaku sangat kecewa karena pada agenda hearing yang membahas masalah kejelasan KCS ini tidak dihadiri oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian.
“Jujur kami kecewa, pada hearing kali ini kami sebenarnya berharap orang nomor satu di Kota Cilegon dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Cilegon sebagai yang pernah menjanjikan KCS Helldy-Sanuji bisa hadir langsung untuk menjelaskan KCS ini. Sebab jika OPD yang dihadirkan meskipun membidangi tidak bisa menjelaskan secara utuh karena mereka ini kan hanya pelaksana atau yang diberikan pelimpahan program-program KCS bukan yang memiliki konsep,” ujarnya.
Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Komisi ll DPRD Kota Cilegon Faturrohmi mengatakan, ada beberapa program KCS yang terlihat untuk direalisasikan, salah satunya program 25.000 lapangan pekerjaan dan program beasiswa full sarjana.
“Kami ingin melihat penerimanya betul-betul masyarakat Kota Cilegon, yang dikategorikan masyarakat tidak mampu tetapi berprestasi,” jelas Faturrohmi Ketua Komisi ll DPRD Kota Cilegon kepada awak media. (AN/ED)
