Serang, hipotesa.id – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Banten Jaya (UNBAJA) menyoroti kritikan yang dilakukan oleh BEM UI kepada Presiden Joko Widodo sebagai The King Of Lips Service merupakan bentuk dari kebebasan berpendapat.
Presiden Mahasiswa Unbaja Nibras Shohwatul Islam mengatakan, bahwa kritikan melalui unggahan Instagram yang dipublikasi oleh BEM UI, sebagai bentuk Agen Of Social Control Mahasiswa terhadap pemerintah saat ini, serta merupakan bentuk kebebasan berpendapat yang sejalan dengan aturan hukum yang berlaku secara demokratis.
“Kebebasan berpendapat adalah esensi dari demokrasi. Yang dilakukan BEM UI itu merupakan budaya akademis mahasiswa yang tidak pernah luntur akan daya kritisnya, karena dalam menyikapi sebuah persoalan, mahasiswa banyak melakukan riset ilmiah dan proses kajian secara komprehensif sehingga apa yang dilontarkan bukan berangkat dari substansi yang kosong,” ujar Presma Unbaja ini, Rabu, (30/6/2021)
Nibras menilai, konten yang dibuat oleh kawan-kawan BEM UI merupakan penyesuaian pada era digital, mengemas fakta dan realitas dengan visualisasi yang sejalan dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Jika masih ada kebebasan sipil yang diberangus dengan tindakan represifitas aparat hingga pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, ia menilai pemerintahan berjalan seperti era orde baru yang diperbaharui.
“Represifitas aparat terhadap suara-suara mahasiswa saat turun ke jalan, suara mahasiswa di media sosial yang tujuannya mengkritisi pemerintah untuk perbaikan negara, malah ini dibungkam dan direpresi seperti era orde (paling) baru,” tuturnnya.
Kemudian, lanjut Ibras, belum lagi persoalan pasal karet UU ITE, pelemahan KPK yang dilakukan secara sistematis, serta kasus HAM berat yang belum terungkap merupakan bukti bahwa Jokowi !The King Of Lip Service” benar nyatanya.
“Dengan segala persoalan tersebut, saya rasa penyematan The King Of Lips Service kepada Jokowi sesuai dengan fakta yang ada,” ungkap Nibras
Atas persoalan tersebut, Nibras mengecam segala tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap warga sipil. Ia juga mendesak pemerintah untuk bisa menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat sesperti yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku.
“Menuntut pemerintah kembali hadir dalam menjamin kebebasan berekspresi sesuai dengan peraturan yang berlaku” tegasnya.
Kemudian, Nibras menyayangkan sikap Kampus Universitas Indonesia yang seharusnya menjadi ruang ilmiah untuk menyuarakan kebenaran malah membungkam kemerdekaan mahasiswa berpendapat.
“Seolah ada kesan represifitas dari kampus yang seharusnya menjadi tempat kita bebas untuk mengkritik pemerintah, harusnya kampus menjadi jaminan dalam substansi serta argumentasi yang disampaikan mahasiswanya kepada pemerintah,” tutupnya.
Reporter: Uqel El Satire
Editor: Birin Sinichi
