Serang, hipotesa.id – Tim Seleksi (Timsel) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten, didesak untuk menghentikan proses seleksi calon komisioner KPID Provinsi Banten, yang saat ini memasuki tahap pengumuman hasil pelaksanaan tes uji kompetensi atau tes psikologi, yang hasilnya akan diserahkan ke Komisi 1 DPRD Provinsi Banten.
Desakan tersebut disampaikan badan pekerja Masyarakat Transparansi (Mata) Banten, Ilham Aulia. Menurutnya, penghentian proses seleksi KPID ini harus segera dihentikan sementara, menyusul ditemukannya indikasi nepotisme dan permainan dalam proses seleksi calon anggota KPID Provinsi Banten, oleh ketua Komisi I DPRD Banten dengan mengikut sertakan anaknya dalam seleksi tersebut.
Selain mendesak penghentian sementara proses seleksi calon anggota KPID, Ilham Aulia yang akrab dipanggil Jafra ini juga meminta ketua Komisi I DPRD Banten untuk mundur dari jabatannya dan meminta untuk segera di proses oleh badan kode etik DPRD Banten.
“Tidak ada alasan lagi untuk timsel meneruskan tahapan ini (seleksi-red), ini harus segera dihentikan sampai Ketua Komisi I DPRD Banten itu mengundurkan diri. Proses ini tidak fair, ini sangat jelas ada indikasi nepotisme, dengan adanya anak Ketua Komisi I di jajaran peserta seleksi, sementara kita paham betul Komisi I adalah penentu lolos dan tidaknya calon anggota KPID,” ujar Ilham Aulia kepada media.
Ilham berharap tim seleksi mengambil langkah tegas, untuk segera menghentikan sementara proses ini serta berkoordinasi dengan Badan Kehormatan (BK) DPRD Banten, terkait dengan adanya indikasi pelanggaran nepotisme proses seleksi ini.
“Malau ini dibiarkan akan berbahaya pada tatanan demokrasi dan merusak kualitas hasil seleksi, sehingga berdampak pada kinerja KPID ke depan hasil seleksi yang dikotori oleh upaya nepotisme ini,” tegasnya.
Lebih lanjut pria yang menghabiskan masa studi di UIN Banten ini mengungkapkan, jika saja timsel tidak mengambil langkah tegas, dengan menghentikan sementara proses ini sampai Ketua Komisi I mundur dari jabatannya, karena hal ini akan memperkeruh suasana dan menimbulkan polemik yang berkepanjangan. “Timsel juga harus transparan dan mampu menolak segala intervensi dan tekanan politik dari kelompok manapun,” tutupnya.
Reporter: Birin Sinichi
