Cilegon, hipotesa.id – Pengurus Pusat Ikatan Mahasiawa Cilegon (PP IMC), menyayangkan pernyataan Gubernur Banten Wahidin Halim yang semakin memperkeruh keadaan terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh yang meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)
Baru-baru ini kita dihebohkan dengan pemberitaan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh yang meminta kenaikan UMP di Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).
Dengan Beredarnya foto-foto hingga vidio para demonstran yang berhasil masuk dan menduduki kursi kerja Gubernur Banten banyak menimbulkan polemik dikalangan masyarakat, sementara itu Gubernur Banten Wahidin Halim malah justru memberikan pernyataan yang kontroversial dan akan melaporkan para buruh kepada Mentri hingga Presiden.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pusat Ikatan Mahasiswa Cilegon (PP IMC) Hariyanto mengatakan, bahwa dirinya sangat menyayangkan dengan sikap dan statement yang di lontarkan oleh Gubernur Banten yang terkesan mengancam para demonstran.
“Tidak elok sekelas Pemimpin di Provinsi ini memberikan ancaman kepada para buruh yang melakukan demosntrasi dan berniat melaporkan rakyatnya sendiri,” jelas Hariyanto kepada Tim hipotesa.id, Sabtu, (25/12/21).
Lebih lanjut dirinya juga mengatakan, bahwa seharusnya seorang pemimpin bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada, setidaknya bisa menemukan solusi yang tepat untuk bisa menyelesaikan prmasalahan yang yang terjadi.
“Jangan ketika ada demosntrasi malah tidak di temui apalagi sampai membuat statement yang justru malah memperkeruh keadaan, “pengusaha kalo ada buruhnya yang demo cari yang baru” itu menurut saya pernyataan yang justru malah membuktikan bahwa Gubernur Banten mengafirmasi kegagalannya sendiri” ujarnya.
Sementara itu, Syadatul Muhamad selaku Kabid Advokasi Aksi juga mengatakan, bahwa yang di lakukan oleh buruh adalah wujud dari buruknya kepemimpinan Kepala Daerah Provinsi Banten.
“Seharusnya masalah ini bisa selesai dengan berdiskusi maupun audiensi dari berbagai pihak, bukan lapor sana lapor sini, apalagi melaporkan kasus ini sampai ke ranah hukum itu kan tidak mencerminkan sikap dari seorang pemimpin,” pungkasnya.
