Pandeglang, hipotesa.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang audiensi dengan DPRD Kabupaten Pandeglang yang dihadiri Polres Pandeglang dan Humas DPRD beserta jajaran di kantor DPRD Kabupaten Pandeglang, Jum’at (24/02/2023).
HMI Cabang Pandeglang mengatakan, ” Kami sudah koordinasi dan komunikasi kepada pihak Polres Pandeglang untuk melaksanakan aksi demonstrasi pada hari ini. Akan tetapi pihak Polres Pandeglang menyampaikan untuk diundur ke minggu depan, karena pada hari Jum’at banyaknya kegiatan dan kami akan difasilitasi untuk menyampaikan aspirasi langsung melalui audiensi dengan DPRD kabupaten Pandeglang.” Kata Handoko Korlap Aksi HMI.
Lanjut. Handoko mengatakan, dari informasi pihak Polres Pandeglang tersebut, kami sampaikan kepada masa aksi yang tergabung dalam HMI Cabang Pandeglang, “bahwa kita akan lanjut audiensi. Kemudian aksi diundur ke minggu depan dikarenakan Polres Pandeglang ada giat lain, serta pihak DPRD sedang tidak ada dikantor.” tuturnya.
Akhirnya HMI lakukan audiensi untuk menyampaikan aspirasi dengan langsung. Namun DPRD Kabupaten Pandeglang tidak ada yang hadir dalam audensi. Audensi berlangsung bersama Humas DPRD, dalam proses audiensi HMI sampaikan diantaranya.
Pertama, terkait kegiatan Focus Group Discusion (FDG) yang dinilai hanya menghamburkan anggaran, sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang Nomor : 800/054-Setwan/2023 tentang FGD yang bertema (Menggali Potensi Kebijakan Daerah Kabupaten Pandeglang Tentang Pemerintahan Desa) yang dilaksanakan pada Minggu sampai Selasa per tanggal 26-28 Februari 2023 bertempat di Bandung – Jawa Barat.
Kedua, dugaan adanya monopoli Proyek dan keterlibatan oknum DPRD,
salah satu indikator adanya dugaan temuan pada pembangunan sarana prasarana infrastruktur di Kabupaten Pandeglang.
Ketiga, masih tinggi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di Kabupaten Pandeglang, sesuai dengan Fungsi dari DPRD sebagai representasi rakyat, yang dimana ditaruhkan sebuah harapan kepada setiap wakil rakyat untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pandeglang.
Keempat, diduga banyaknya komersialisasi pendidikan karena
banyaknya kasus-kasus, yang ada di tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditubuh Disdikpora Kabupaten Pandeglang, akibat kurangnya control dari pihak DPRD Kabupaten Pandeglang
“Itu beberapa hal yang sudah kami sampaikan walaupun kami kecewa terhadap DPRD kabupaten Pandeglang yang tidak bisa menghadiri audiensi” Tegas Handoko.
” Kami hanya mencoba berikan evaluasi pejabat daerah khususnya DPRD Kabupaten Pandeglang agar terciptanya masayarakat adil makmur yang Diridhoi Allah SWT.” Lanjutnya.
Sementara Korlap Moh. Arif Menambahkan, “bahwa ini adalah bentuk dari keresahan kami selaku agent social control dan agent of change di Kabupaten Pandeglang. Dimana banyak persoalan dan problematika di dalam tubub DPRD serta pemerintah Kabupaten Pandeglang,” Katanya.
“kami merasa kecewa dengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan tidak adanya komisi- komisi DPRD dan pimpinan dewan atau Ketua DPRD dan jajarannya, kami tidak menerima jawaban yang dapat memberikan solusi untuk aspirasi ini, maka kami sampaikan Mosi tidak percaya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat,” Kata arif
Endan selaku Humas DPRD kabupaten Pandeglang menyampaikan, bahwa ini bukan kapasitas kami, karena para pimpinan dewan dan semua komisi itu sedang ada agenda diluar, dan para pimpinan meminta untuk di jadwalkan ulang untuk audiensi.
“Maka kami nanti, akan beri surat untuk jadwal audiensi ulangnya kepada kawan-kawan dari HMI Cabang Pandeglang dan pasti aspirasi ini akan kami tampung, dan sampaikan serta kepada para pemimpin DPRD kabupaten Pandeglang agar dapat ditindak lanjuti.” Tutupnya
