Cilegon, Hipotesa.id – Bawaslu Kota Cilegon mengadakan rapat koordinasi (Rakor) bersama berbagai pemangku kepentingan terkait pemetaan kerawanan pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon 2024. Acara tersebut diadakan di Hotel Aston Cilegon pada Jumat (18/10/2024) dan dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain Ketua Bawaslu Cilegon, PJs Wali Kota Cilegon Nana Supiatna, Kapolres Cilegon, Dandim 0623 Cilegon, organisasi mahasiswa seperti BEM dan HMI, pasangan calon (Paslon), serta berbagai instansi dan lembaga lainnya.
Acara Rakor ini dibuka langsung oleh PJs Wali Kota Cilegon, Nana Supiatna, yang dalam berbagainya menekankan pentingnya menjaga keamanan dan perdamaian selama Pilkada berlangsung. “Saya berharap pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon 2024 berlangsung aman, tertib, damai, dan kondusif, tanpa adanya syarat-syarat,” ujar Nana.
Dandim 0623 Cilegon, Letkol Inf Miftahul Khoir, juga memberikan pernyataan terkait kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan Pilkada di Kota Cilegon. “Kami telah mempersiapkan pengamanan di seluruh sektor, terutama di delapan kecamatan yang ada, melalui keromil yang siap siaga,” tegas Miftahul Khoir. Ia juga menambahkan harapan agar seluruh pihak, termasuk pasangan calon, masyarakat, dan instansi terkait, mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan Bawaslu.
Miftahul Khoir juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan fasilitas umum selama kampanye, dengan meminta agar tidak ada pemasangan poster dan spanduk yang merusak estetika kota. “Kami berharap Bawaslu mengawasi hal ini dengan ketat,” lanjutnya.
Anggota Bawaslu Kota Cilegon, Subiha, turut menjelaskan bahwa integritas dalam pelaksanaan Pilkada menjadi fokus utama. Penandatanganan perjanjian integritas oleh seluruh elemen Muspida, Kejaksaan, pasangan calon, serta organisasi masyarakat dan mahasiswa, bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Pilkada serentak 2024 berjalan damai dan kondusif. “Tujuan utama kami adalah menyelenggarakan Pilkada yang bebas, langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil,” ujar Subiha.
Dalam pemetaan kerawanan, Subiha menyoroti bahwa daerah dengan potensi kerawanan tertinggi adalah Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Grogol, selain itu kerawanan bencana alam seperti banjir dan hujan deras, serta ancaman Covid-19 dan praktik politik uang juga perlu diantisipasi.
Bawaslu juga mengingatkan seluruh pihak terkait, termasuk ASN, TNI, Polri, serta penyelenggara Pilkada, untuk menjaga netralitas dalam proses pemilu, tanpa berpihak pada salah satu pasangan calon.
Penandatanganan perjanjian damai dan integritas ini diharapkan dapat memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar, berkualitas, dan berintegritas.
(Red/Fadli)
