hipotesa.id – Berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi (Rakor), yang dipimpin oleh Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PKM) Muhajir Effendy, bersama sejumlah menteri dan pimpinan lemaga terkait di Kantor Kemenko PKM, Jakarta, Jumat (26/03/2021). Pemerintah resmi melarang mudik lebaran tahun 2021.
Pelarang mudik tahun ini didasarkan pada peminimalisiran penyebaran Covid-19. Per tanggal 6-17 Mei, seluruh moda transportasi akan berhenti beroprasi. Perjalanan keluar kota menggunakan kendaraan pribadi tanpa bisa menunjukan surat ijin kelaur kota (SIKM), akan mendapatkan tilang dan sanksi sesuai undang-undang. Penyekatan mudik dan perjalanan keluar Kota oleh petugas gabungan dilakukan di 330 titik, jumlah ini lebih banyak dari tahun sebelumnya yang berjumlah 160 titik.
Namun masyarakat masih dapat bisa berpergian keluar kota saat lebaran dengan syarat yang ketat. Seperti dirangkum hiposeta.id dari laman resmi Sekretariat kabinet Republik Indonesia, persyaratan hanya dapat diberikan pada masyaratat dalam kondisi tertentu. Pengecualian itu hanya berlaku pada pelaku pendistibusian logistic dan keperluan mendesak, seperti keperluan Dinas, keperluan sakit, keperluan duka, serta keperluan ibu hamil dan persalinan.
Untuk ibu hamil hanya diperbolehkan membawa satu pendamping, sedangkan untuk ibu bersalin hanya diperbolehkan membawa dua pendamping. Untuk keperluan perjalanan Dinas diwajibkan mendapatkan surat izin dari pimpinan instansi pekerjaan. Khusus bagi ASN, pegawai BUMD, TNI, dan POLRI. Surat izin diberikan oleh pimpinan setingkat eselon II dengan tanda tangan basah, atau tanda tangan elektronik yang dibukukan langsung.
Bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak, diwajibkan meiliki surat izin dari Desa/Kelurahan. Satu surat hanya berlaku bagi satu orang dan satu kali perjalanan. Surat izin tersebut hanya berlaku bagi usia 17 tahun ke atas.
Penulis: Ilham Aulia
Editor: Bd Chadra
