Serang, hipotesa.id – Komunitas Soedirman (KMS) 30 kembali melakukan aksi unjuk rasa sebagai peringatan 4 tahun kepemimpinan WH-Andika. Serang, (9/4/2021).
Dalam aksi ini KMS 30 memandang bahwa kepemimpinan WH-Andhika masih banyak problematika yang belum terselesaikan, problematika tersebut tidak jauh dari meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Banten sejak tahun 2018.
Wisnu Ruslly Pratama, selaku koordinator aksi menyatakan bahwa, tidak adanya perkembangan yang signifikan dalam pembangunan di Banten.
“Kami menilai bahwa 4 tahun Provinsi Banten di bawah kepemimpinan WH-Andika masih jauh dari kata sejahtera. Ditengah situasi pandemi banyak sektor yang lumpuh, akibat banyak aktivitas yang harus di batasi. Namun masyarakat harus tetap mencari nafkah untuk kehidupan keluarga, tapi dimanakah peran pemerintah hari ini?,” ujarnya.
Wisnu juga menambahkan bahwa, teramat banyak pabrik di Provinsi Banten yang semestinya mampu menanggulangi kesenjangan demikian itu. Lebih-lebih, wabah pandemi Covid 19 memperkeruh situasi ekonomi rakyat Provinsi Banten. Belum lagi ketimpangan lain muncul dibidang pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Ketiga unsur ini menjadi unsur terpenting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten.
“Banyak sekali permasalahannya, mulai angka pengangguran yang masih tinggi, anak sekolah makin susah karna orangtua tidak mampu membiayai, infrastruktur yang tidak merata, dan tidak maksimalnya pelayanan kesehatan,” tambah Wisnu.
Sementara, Fikri Maswandi, selaku Kordinator Umum KMS 30 mengatakan, kurangnya koordinasi antara Provinsi dengan Kabupaten hingga tingkat RT-RW, mengakibatkan buruknya akses pendidikan di Banten terutama di pedesaan, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya jalan rusak, dan bangunan sekolah yang fasilitasnya belum memadai.
Selain itu tidak adanya kesejahteraan dan insentif bagi guru honorer juga tenaga kesehatan. Banyaknya perosalan yang begitu kompleks di Provinsi Banten, 4 tahun seharusnya menjadi ukuran yang cukup untuk melakukan perubahan di Provinsi Banten.
“Minimnya keterlibatan rakyat dalam pembentukan APBD 2021 dan tidak ada langkah pasti dari pemerintah untuk merespon lemahnya ekonomi di Banten, menjadi gambaran bagi kami atas gagapnya WH-Andika sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang hanya banyak janji, tapi minim aksi,” tegas Fikri.
(Rosinta Bela)
