Serang, hipotesa.id – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Komunitas Soedirman (KMS) 30, kembali menggelar aksi demonstrasi.
Aksi yang digelar di halaman depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten ini, dalam rangka memberi dukungan kepada Kejati Banten, yang tengah menangani kasus korupsi yang marak terjadi di Provinsi Banten. Kamis (27/05/21).
Fikri Maswandi, selaku Kordinator Umum KMS 30 menyampaikan, predikat WTP yang di terima Pemprov Banten, tidaklah sebanding dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi.
“Makin hari dugaan kasus korupsi ini semakin bertambah di posisi Pemerintah Povinsi Banten dapat predikat WTP dari BPK. Ini bukan berarti bahwa Pemprov bersih dari tindak pidana korupsi,” ujar Fikri Maswandi kepada wartawan.
Dalam menyikapi kasus korupsi Samsat Malingping, Fikri menilai, kasus ini merupakan perbuatan yang sudah direncanakan sebelumnya.
Hal itu menurutnya, dikarenakan pembelian lahan untuk Samsat Malingping sekitar 6.400 meter sudah terlebih dahulu di beli oleh tersangka Samad dengan harga per-meter Rp100.000, lalu kemudian di jual ke negara senilai Rp500.000.
“Dugaan korupsi ini bukan Samad seorang tetapi ada 7 orang OPD Bapenda Provinsi Banten, 1 orang Camat Malingping, dan 1 orang pejabat BPN ( Badan Pertanahan Nasional) yang diduga terjerat kasus korupsi pengadaan lahan ini,” ungkap Fikri.
Kemudian Fikri juga menyinggung terkait kasus Dugaan korupsi Dana Hibah pondok pesantren.
“Kejati Banten juga sudah menetapakan tersangka kasus korupsi dana hibah 5 orang tersangka. Nama WH Gubernur Banten pun disebut-sebut dalam ranah dana hibah ini, pasti ada aktor intelektual dibalik kasus korupsi Dana Hibah ini?,” ungkapnya.
Tidak sampai disitu kata Fikri, beberapa Hari ini kasus Dugaan korupsi terkait dengan pengadaan masker senilai Rp1.68 M diduga dikorupsi, yang di Anggarkan tahun 2020 sebesar Rp3 M pengadaan ini berasal dari anggaran tak terduga dengan total masker 15.000 buah.
“Bertubi-tubi Provinsi Banten terkena musibah kasus Korupsi, ini prestasi buruk yang terjadi dalam kepemimpinan WH-Andika, dan masyarakat hanya menjadi korban kebiadaban para oknum pejabat yang sewenang-wenang,” tukasnya.
Dugaan korupsi pengadaan masker tahun 2020 pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten. Mereka meminta agar Kejati mengusut siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut.
“Kami menduga beberapa pejabat Dinkes terlibat dalam pengadaan masker, kita coba dorong Kejati untuk mengusut tuntas,” imbuh Fikri.
Fikri juga mememinta kepada Kejati untuk mengusut tuntas semua kasus korupsi yang ada di Provinsi Banten.
“Usut tuntas semua kasus dugaan korupsi di Banten baik itu dana hibah Ponpes, pengadaan lahan Samsat, dan pengadaan masker,” tegasnya.
Pihaknya berharap, Kejati Banten bekerja secara secara transparan atau terbuka dalam setiap kasus yang tengah didalami.
“Kita selalu menunggu perkembangan tindakan dari Kejati sejauh mana penyelidikan ini berlangsung, kita akan terus mengawal dengan bentuk aksi dorongan kepada Kejati bagaimana ini agar diusut tuntas,” tambahnya.
Reporter: Birin Sinichi
