Cilegon, hipotesa.id – Persoalan isu Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang statusnya akan dinaikan menjadi jalan nasional oleh Pemerintah Kota Cilegon, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Erik Airlangga meminta agar Pemkot Cilegon mempertimbangkan kembali dan berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat.
Erik mempertanyakan soal kepastian perawatan Jalan Lingkar Selatan (JLS) jika nantinya diserahkan kepada pemerintah pusat, mengingat selama ini pemerintah Kota Cilegon mengalami kesulitan terkait infrastruktur jalan nasional.
“Parkir kita tidak bisa, perbaikan jalan milik pusat juga kan lambat, apalagi Jalan Lingkar Selatan yang saat ini dengan kapasitas kendaraan yang luar biasa dan over load,” jelas Erik Airlangga Al-Ghozali saat diwawancarai oleh Tim hipotesa.id, Kamis, (03/02/22).
Menurut Erik, dengan kapasitas kendaraan yang over load, apakah setiap tahunnya pemerintah pusat akan menganggarkan untuk perbaikan Jalan Lingkar Selatan.
“Ini yang akan menjadi persoalan ke depan, walaupun memang betul asetnya akan tetap milik pemerintah Kota Cilegon, tapi kan statusnya akan dinaikan menjadi jalan nasional, apakah nanti bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat atau tidak, kan bingung juga nantinya,” ujar Erik Ketua Komisi Vl DPRD Kota Cilegon.
Oleh karena itu, menurut Erik Airlangga di tahun pertama seharusnya Pemerintah Kota Cilegon menganggarkan untuk perbaikan jalan, jika memang anggaranya tidak memadai, dirinya menyarankan agar berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat.
“Seharusnya Pemerintah Kota Cilegon berkomunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kan gitu tuh, jangan diserah-serahin aja, daripada nanti diserahin ke pusat tapi perawatannya lambat,” pungkasnya.
