Cilegon, hipotesa.id – Koalisi Banten Bersatu (KBB), yang terdiri dari beberapa ormas dan LSM seperti FPPLC, KKPMP, PERPAM, GPC, INAKOR, JAPATI, aktivis perempuan, dan GEMPITA, menggelar aksi damai untuk menuntut transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon.
Aksi damai KBB dilakukan di depan kantor pemerintah Kota Cilegon, Jalan Tirtayasa pada hari Jumat, 10 Maret 2023. Aksi ini dilakukan untuk mendorong transparansi dari Walikota Cilegon untuk memberikan penjelasan terkait pengelolaan APBD Kota Cilegon yang tidak transparan dan terindikasi melibatkan oknum yang diduga memperkaya diri sendiri dengan merampok APBD Kota Cilegon.
Menurut Wakil Bendahara KBB yang juga seorang aktivis perempuan, Tatu Nurjanah, terdapat dugaan kuat bahwa ada oknum terlibat dalam pengelolaan APBD Kota Cilegon, yang mengakibatkan kerugian pada anggaran dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai miliaran rupiah. Hal ini berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran dan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
“KBB mendesak Walikota Cilegon untuk memberikan penjelasan tertulis mengenai pelaksanaan penyerapan anggaran dan mempublikasikan penyimpanan serta penggunaan dana SiLPA tahun anggaran 2020-2023,” ujarnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Marhani, Ketua Alibaba, bahwa Pemerintah Kota Cilegon gagal mencapai target belanja dalam pelaksanaan APBD karena tata kelola keuangan yang diduga tidak tertib dan tidak optimal. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa seperti lemahnya perencanaan kegiatan, keterbatasan waktu pelaksanaan, dan lambatnya penyelesaian tagihan pihak ketiga.
“Tingginya nilai SiLPA menunjukkan ketidakoptimalan dalam penyerapan belanja dan masih menyisakan kewajiban pada tahun berikutnya,” katanya.
KBB juga mendesak Walikota Cilegon untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan kinerja penyerapan belanja dengan memperkuat perencanaan kegiatan, menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta mempercepat penyelesaian tagihan pihak ketiga. Selain itu, KBB juga meminta agar pengawasan terhadap pengelolaan APBD Kota Cilegon ditingkatkan dan oknum yang terlibat
