Lebak, hipotesa.id – Dalam audensi yang digelar Senin, 26 Agustus 2024 lalu, dengan Kantor Cabang Dinas (KCD) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, perwakilan nelayan kembali mengajukan sejumlah tuntutan yang sudah berlarut-larut tak terselesaikan.
“Sudah 14 tahun lebih masalah alur kapal yang sering menyebabkan kecelakaan laut, bahkan sampai kehilangan nyawa para Nelayan, di biarkan tanpa solusi nyata. Tumpukan dokumen kapal yang sengaja dipersulit seolah menjadi benteng tak terlihat yang menghalangi aktivitas nelayan. Bahkan, masalah parkir motor yang semrawut hingga mengganggu bongkar muat kapal pun tak kunjung dibereskan” Kata Ketua Umum Paguyuban Nelayan Kabupaten Lebak, Wading Riana, pada hari Sabtu, 14 September 2024 kepada media hipotesa.id
Paguyuban Nelayan Lebak yang merasa aspirasinya kerap diabaikan,akhirnya menghasilkan nota kesepakatan: jika dalam waktu yang ditentukan masalah ini tidak juga mendapat penyelesaian, maka langkah terakhir adalah aksi demonstrasi bersama seluruh Nelayan yang ada di Kabupaten Lebak.
“Alhamdulillah setelah kita musyawarah dan berkomunikasi bersama para Tokoh dan Perwakilan Nelayan di seluruh daerah,dari mulai Cibareno sampai Binuangeun, kami sepakat dalam waktu dekat ini kita akan melakukan Aksi ke DKP Provinsi Banten dan KUPP LABUAN”,ungkap Wading.
Ketua Umum Paguyuban Nelayan Kabupaten Lebak menyindir, “Pemerintah selalu berlindung di balik alasan soal waktu.”
Diketahui dalam Notulensi Nota Kesepakatan Tanggapan KCD dalam audensi pun terkesan seperti menunggu turunnya mukjizat. KCD berjanji akan menindaklanjuti dalam satu minggu dan mencoba memfasilitasi audensi lanjutan, dengan catatan bahwa mereka tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah. Solusi? Tunggu kepala KCD, untuk memfasilitasi duduk bersama pihak Cemindo, Polair, atau Dishub Laut yang punya otoritas.
Namun, seperti yang sudah-sudah, sampai saat ini hasil audensi tersebut tak juga diindahkan. Nelayan semakin yakin, KCD hanya piawai berbicara tapi tak mampu bertindak.
“Jika tidak bisa mengurus, lebih baik Kepala KCD dan DKP Provinsi Banten mundur dari jabatan,” desak para nelayan.
“Ini bukan sekadar protes, tapi jeritan nelayan yang menuntut pemerintah untuk beranjak dari janji menuju tindakan nyata. Karena ketika janji tak berbuah aksi, demonstrasi tinggal menunggu hari” tutupnya
