Serang, hipotesa.id – Dalam dokumen anggaran tahun 2021 milik Pemprov Banten disebutkan rincian honorarium Tim Satgas Covid 19. Untuk honorarium non PNS, yakni pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah, dalam hal ini Gubernur Banten Wahidin Halim, diberi honor Rp 30 juta per bulan. Sementara Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy diberi honor Rp 25 juta perbulan.
Pemberian honor dimaksud dialokasikan selama 12 bulan. Itu artinya, selama sebulan, dibutuhkan dana Rp 55 juta untuk honor Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Dalam setahun, dibutuhkan dana Rp 660 juta untuk membiayai honor kepala daerah tersebut. Dengan rincian, untuk Gubernur Rp 360 juta, dan untuk Wakil Gubernur Rp 300 juta.
Dalam dokumen yang sama, dialokasikan pula honorarium untuk 12 orang tenaga ahli/instruktur/narasumber, dalam setahun senilai Rp 3.110.400.000. Namun, dalam dokumen itu tidak disebutkan siapa saja tenaga ahli dimaksud.
Penggiat sosial Nurul Hidayah menyatakan, apapun dalih dan payung hukum dari pemberian honor itu, tetap saja secara etika politik mengusik rasa keadilan masyarakat. Sebab, himpitan ekonomi masyarakat jauh lebih prioritas ketimbang honorarium kepala daerah.
“Ini soal perencanaan keuangan yang serampangan. Faktanya, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 3,5 miliar untuk honor kepala daerah dan tenaga ahli. Bayangkan jika dana sebesar itu dialokasikan untuk membantu UMKM yang terdampak, atau untuk menopang daya beli petani dan nelayan, tentu akan lebih bermanfaat,” kata Nurul kepada wartawan, Kamis 18 Februari 2021.
Dalam portal resmi pemerintah pusat disebutkan, data per tanggal 16 Februrari 2021, bahwa di Provinsi Banten jumlah kasus positif Covid 19 mencapai 27.675, dengan tingkat kesembuhan sebanyak 19.892. Sementara kasus yang meninggal dunia mencapai 604 orang.
“Dengan jumlah kasus sebanyak itu, fokus pemerintah seharusnya adalah bagaimana memutus mata rantai penyebaran dan memasifkan tes medis bagi masyarakat. Bukan malah menghonori kepala daerah,” kata Nurul.
Pengamat politik Ikhsan Ahmad menyeru kepada kekuatan sipil di Banten untuk fokus dan detail mengawasi jalannya kinerja Pemprov Banten. Karena menurut Ikhsan, pengalokasian honor untuk kepala daerah itu mencerminkan hilangnya rasa kemanusiaan para elit politik.
“Tidak sepatutnya kepala daerah mengambil keuntungan dari situasi pandemi ini. Wajar jika banyak rakyat yang marah. Bagaimana mungkin ketika rakyat kembang kempis bertahan hidup, kepala daerah malah diberi honor tambahan di luar gaji dan tunjangan mereka. Jelas sebuah pengkhianatan. Tanpa mengurangi rasa hormat, perlu juga dipertanyakan apa fungsi DPRD Banten itu. Patut diduga mereka mengetahui pola eksekutif mengalokasikan honor itu tapi kemudian diam seribu bahasa. Sepertinya para politisi kita di parlemen terjangkit penyakit moral yang serius,” kata Ikhsan. (*****)
