Serang, hipotesa.id – Sidang dugaan kasus korupsi dana hibah untuk pondok pesantren yang rugikan negara senilai Rp 70 Miliar disidangkan. Dana tersebut berasal dari anggaran tahun 2018 senilai Rp 66 Miliar dan tahun 2020 senilai Rp 117 Miliar.
Dalam sidang tersebut, menyeret lima orang terdakwa hingga organisasi keagamaan Forum Pondok Pesantren (FSPP).
Kelima orang tersebut yakni Ivan Santoso eks Kabiro Kesra Pemprov Banten, Toton Suriawinata, Kabag Sosial dan Agama Kesra Banten, TB. Asep subhi Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pandeglang, Epieh Saepudin Pimpinan Pondok Pesantren di Labuan Pandeglang, dan Agus Gunawan seorang Honorer di Biro Kesra.
Dalam dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kedua orang pejabat dan mantan pejabat Biro Kesra tersebut tidak cermat serta tidak melakukan sistematika yang tercantum dalam aturan penerima hibah, diantaranya pemerikasaan administrasi, verifikasi, survei sampai kelayakan besaran hibah Pemprov Banten. Sehingga banyak penerima yang tidak sesuai dengan kriteria penerima.
“Karena ketidakcermatannya, banyak penerima yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebagai penerima” ungkap JPU M Yusuf dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Serang pada Rabu (8/9/2021).
Selain personal, di depan majlis hakim yang diketuai oleh Selamet Widodo, JPU juga menerangkan FSPP sebagai organisasi atau lembaga yang menerima bantuan dana hibah tersebut dari Biro Kesra Pemprov Banten pada tahun 2018 tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban.
Selain itu, dalam dakwaannya JPU menilai FSPP bukanlah lembaga atau organisasi yang berhak menerima dan menyalurkan anggaran tersebut.
“Tidak ada bukti laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan sah penerima atas transfer yang diterima dan bukti penggunaan dana, FSPP bukanlah lembaga atau organisasi yang berhak menerima dan menyalurkan bantuan dana hibah tersebut” lanjut M Yusuf.
Sedangkan ketiga terdakwa lainnya, yaitu Epieh Saepudin, Agus Gunawan, dan TB. Asep Subhi didakwa sebagai pihak yang tidak berhak menerima bantuan dana hibah pada tahun anggaran 2020, karena tidak sesuai kriteria yang terkandung dalam NPHD.
Atas pelanggaran tersebut, JPU menilai kelima terdakwa diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU Tipokor. Atas dakwaan yang disampaikan JPU para terdakwa yang mengikuti sidang secara daring dari Rutan kelas IIB Pandeglang tersebut mengajukan asepsi kecuali Agus Gunawan.
Reporter: Jawier
Editor: Birin Sinichi
