Serang, hipotesa.id – Korupsi hibah pondok pesantren oleh Pemprov Banten tahun 2018 dan 2020 merugikan keuangan negara Rp 70 miliar. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut-nyebut peran Gubernur Banten Wahidin Halim dalam proses pencairan dana hibah yang disalurkan lewat Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP).
Di dakwaan yang dibacakan JPU M Yusuf Putra di Pengadilan Tipikor Serang, kerugian negara untuk hibah di tahun 2018 adalah Rp 65 miliar. Sedangkan untuk tahun 2020 adalah Rp 5 miliar. Rabu (8/9/2021).
Dengan terdakwa Irvan Santoso eks Kabiro Kesra Pemprov Banten, Toton Suriawinata Kabag Sosial dan Agama di Biro Kesra, Epieh Saepudin pimpinan pondok pesantren di Pandeglang, Tb Asep Subhi pimpinan Ponpes Darul Hikam Pandeglang, dan Agus Gunawan selaku honorer di Biro Kesra.
Dalam dakwaan JPU terungkap, anggaran hibah uang kepada 3254 pondok pesantren tersebut bermula dari adanya proposal permohonan bantuan hibah Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten, kepada gubernur Banten melalui kepala biro kesra sekda pemprov banten sebesar Rp27 miliar.
Namun oleh terdakwa Irvan Santoso selaku Kabiro Kesra, hanya disetujui untuk direkomendasikan kepada TAPD sebesar Rp6,6 miliar.
“Dikarenakan nilai besaran hibah yang direkomendasikan oleh Irvan Santoso terlampau kecil dibandingkan dengan nilai yang diajukan oleh FSPP selanjutnya FSPP melakukan audience kepada gubernur banten dan menyampaikan perihal tersebut,” kata JPU.
Terdakwa Ivan Santoso yang mengetahui audiensi tersebut, menghadap kepada Gubernur Banten, dan menerima arahan untuk memenuhi permohonan FSPP Banten dalam penyaluran bantuan hibah uang kepada pondok pesantren tahun 2018.
Selanjutnya FSPP Banten, mengajukan kembali proposal permohonan bantuan hibah uang kepada Gubernur Banten melalui biro kesra sebesar Rp71,8 miliar.
“Berdasarkan pengajuan tersebut selanjutnya Irfan Santoso selaku kepala biro kesra merekomendasikan FSPP sebagai calon penerima hibah tahun 2018 sebesar Rp68 miliiar,” ujar JPU.
Dalam sidang beragendakan dakwan itu juga terungkap, terdakwa Irvan dan Toton tidak melakukan tahapan evaluasi, verifikasi, persyaratan administrasi, survei hingga kelayakan besaran uang hibah Pemprov Banten pada 2018.
Terdakwa juga dinilai tidak cermat terhadap pengajuan pencairan dana hibah ponpes, sehingga penerima tidak sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan.
JPU menyatakan, dokumen proposal pengajuan hibah, naskah perjanjian hibah daerah NPHD dan fakta integritas serta dokumen proposal pencairan dan laporan pertanggungjawaban hibah dibuat dan ditandatangani oleh pihak selain pimpinan ponpes sebagaimana persyaratan dalam pencairan dana bantuan hibah ponpes.
“Penerimaan bantuan dana hibah oleh Forum Silaturahmi Pondok Pesantren atau FSPP juga menurut JPU tidak sesuai peruntukkan dan tidak ada bukti laporan pertanggungjawaban penerimaan hibah,” kata JPU M Yusuf.
Selain itu , kata JPU, tidak ada bukti laporan pertanggungjawaban penerimaan dana hibah yang lengkap dan sah atas bukti transfer dan bukti penggunaan dana pelaksanaan kegiatan.
Dalam dakwan juga terungkap, ada tahun 2018, lanjut JPU, pencairan dana hibah dari Biro Kesra Pemprov Banten diserahkan ke FSPP sebagai lembaga atau organisasi yang tidak berhak menerima dan menyalurkan hibah ponpes. Sedangkan 2020, pencairan dana hibah dari Biro Kesra diserahkan kepada masing-masing ponpes.
“Dana hibah itu kemudian sebagian di antaranya dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak dan tidak sesuai NPHD. Yang tidak berhak itu adalah terdakwa Epieh Saepudin, Tb Asep Subhi, dan terdakwa Agus Gunawan,” katanya.
Perbuatan kelima terdakwa , jelas JPU, diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU Tipikor. Menyikapi dakwaan tersebut para terdakwa mengajukan eksepsi kecuali terdakwa Agus Gunawan. (***/Bs)
