Lebak – Momentum hari jadinya yang ke 56 tahun, Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Komisariat UIN SMH Banten, memberikan hadiah berupa catatan merah untuk Pemerintah Kabupaten Lebak. Hadirnya organisasi gerakan mahasiswa ini tak lepas dari situasi dan kondisi yang terjadi di Kabupaten Lebak.
Eksistensi yang ditampilkan KUMALA kerap menuai perhatian publik. Terlebih isu yang disuarakan berupa persoalan-persoalan yang dinilai telah melakukan ketimpangan terhadap rakyat Kabupaten Lebak.
Untuk mengenang kelahiranya, KUMALA Komisariat UIN Banten menggelar aksi demonstrasi di depan halaman Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Lebak, Rangkasbitung, Jumat (5/2/2021)
Meraka mengungkapkan, periode kedua pemerintah Bupati dan Wakil Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya – Ade Sumardi disimpulkan masih jauh dari kata berhasil. Menurut mereka di usia Kabupaten Lebak yang sudah 192 tahun sudah sepantasnya baik dalam memberikan jaminan kesejahtraan untuk rakyat.
Kholid Fauzi, selaku Kordinator aksi mengatakan bahwa, pelayanan publik yang di berikan oleh Pemkab Lebak tidak sama sekali memihak kepada rakyat. Mulai dari sektor pendidikan, infrastruktur jalan, kesehatan, dan juga beberapa persoalan lainnya.
Dari rilis yang di berikan kepada wartawan Hasil Kunjungan Kerja Spesifik di Kabupaten Lebak, Komisi X DPR RI menemukan fakta bahwa Kabupaten Lebak kekurangan 4.698 guru, juga masih ada daerah blankspot dan kekurangan sarana komputer.
“Aspek pendidikan Kabupaten Lebak masih kekurangan tenaga pendidik baik SD maupun SMP. Kabupaten Lebak juga masih ada daerah blankspot dan kekurangan sarana komputer” ungkap Kholid saat di wawancara
Tidak cukup dari aspek pendidikan, dari segi kesehatan, hasil riset daerah (Risda) per Februari 2020 jumlah penderita stunting di kabupaten Lebak, sangatlah tinggi sekira 40 persen atau 38 ribu dari 94.851 anak usia di bawah lima tahun menderita stunting.
“Angka kasus Stunting di Kabupaten Lebak sangatlah tinggi. Jelas hal ini sangat memperhatinkan untuk keberlangsungan anak di masa depan” ujarnya
Selain itu, jalan sebagai sarana transportasi rakyat guna kebelangsungan aktivitas sehari-hari. Luput dari perhatian pemerintah Kabupaten Lebak
“Dari sektor Infrastruktur Jalan
Masih banyak akses jalan rusak dan berlubang, di beberapa contoh ibu hamil di tandu sarung akibat akses jalan rusak parah. Kecamatan Sobang juga akrab di sebut jalan seribu lubang” ungkapnya
Kemudian persoalan kemiskinan, tercatat sebesar 107.930 warga kabupaten Lebak masuk dalam kategori miskin.
“Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Lebak harus menjadi prioritas utama. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan” tambahnya
Selanjutnya Ade Firman Selaku Ketua KUMALA Komisariat UIN Banten juga menambahkan di sektor pertanian, praktik korupsi di sektor pangan membuat tujuan untuk mencapai kemakmuran lambat tercapai.
“Panjangnya rangkaian kerja bantuan pupuk dan subsidi, tentu akan begitu besar terjadi praktik tindakan korupsi. Program bantuan anggaranpun haruslah di berikan kepada petani yang memang benar membutuhkan” terang Ade Firman
Disisi kemanusiaan, bahwa setiap orang yang terkena bencana berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana.
“Sudah satu tahu lebih, tak ada jaminan kepastian kapan hunian tetap di dirikan, dan rakyat korban bencana seperti di biarkan sengsara begitu saja” ujar Ade
Lalu perosoalan temuan BPK. Dalam dokumen yang diunggah BPK RI pada website resmi BPK disebutkan, sepanjang 6 tahun terakhir, BPK merekomendasikan temuan senilai Rp 46.295.297.154 miliar. Hingga semester I 2019, Pemkab Lebak belum menyelesaikan temuan BPK senilai Rp 6,2 miliar.
“Kami menuntut Pemkab dan DPRD Lebak untuk segera menyampaikan ke publik bagaimana tindaklanjut atas temuan tersebut” tambahnya
Masih dari keteragan masa aksi, Rizal Setiawan Selaku Pengurus KUMALA Komisariat UIN Memaparkan, aksi ini kami lakukan selama 5 hari, hanya untuk menyampaikan persoalan rakyat, sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintahan hari ini dan sebagai bentuk rasa syukur kami menyambut hari jadi KUMALA ke 56 tahun
“Aksi refleksi ini kami lakukan selama 5 hari berturut-turut dan di lokasi yang berbeda-beda. Hal ini kami lakukan semata-mata ialah untuk memberikan catatan buruk terhadap pemerintah yang tidak hadir di tengah situasi krisis rakyat dan rasa syukur kami menyambut hari jadi KUMALA yang ke 56”. Ungkap Rizal yang di ketahui selaku Pengurus Organisasi dan Kadernisasi KUMALA Komisariat UIN Banten
Pantauan di lokasi, sekitar 09.00 WIB mereka mulai melakukan kegiatan unjuk rasa, masa aksi di ketahui berjumlah 12 orang. Selain membentangkan spanduk, mereka juga melakukan Aksi teatrikal dan tampak menuliskan sebuah kata “Sistem” dijalanan dengan kapur tulis.
Adapun tuntutan yang disuarakan oleh KUMALA Komisariat UIN SMH Banten diantaranya:
1. Tingkatkan dan perbanyak tenaga pendidik yang berkualitas
2. Wujudkan pemerataan kesehatan di pelosok pedesaan
3. Sejahtrakan petani pedesaan
4. Entaskan kemiskinan
5. Perbaiki jalan rusak untuk kemudahan hidup rakyat
6. Pemerintah harus sigap dalam menanggulangi bencana
7. Bangun segera rumah layak huni untuk korban bencana tanpa syarat
8. Usut tuntas temuan BPK
(B_S)
