Serang, hipotesa.id – Sidang dugaan korupsi pengadaan 15 ribu masker KN 95 tahun 2020, pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, senilai Rp3,3 miliar di Pengadilan Negeri Tipikor Serang yang digelar secara virtual, pada Rabu, (1/9/2921), menyebut-menyebut instansi Kepolisian.
Sidang yang digelar untuk terdakwa Lia Susanti. Dalam persidangan, terungkap bahwa Agus Suryadinata yang juga salah satu terdakwa dalam kasus ini, pernah memperkenalkan diri sebagai kerabat di lingkungan Polda Banten. Saat itu, Agus sedang bertemu dengan pejabat di Dinkes Provinsi Banten.
Dalam sidang, JPU menghadirkan 4 orang saksi yaitu Dicky Haryana Tim pemeriksa dari Inspektorat Provinsi Banten, Ujang Abdurahman Tim pendukung SPJ, Kadinkes Banten Ati Pramudji dan Kepala Seksi Kefarmasian dan Pangan Khania Ratnasari.
Saksi Khania, Kasi Farmasi dan Pangan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, menyebutkan bahwa ia pernah bertemu dengan terdakwa Agus Suryadinata dari PT Right Asia Medika (RAM) yang mengaku sebagai kerabat dekat “Orang Polda Banten”.
Kesaksian para saksi dalam kasus korupsi masker KN-95 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, berpotensi mencemari nama baik instansi Polda Banten lantaran terdakwa Agus Suryadinata mengaku sebagai orang dekat anggota Polda Banten.
Menanggapi hal tersebut, Wasekjend PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Baihaq Jefo, menilai bahwa kesaksian yang disampaikan saksi, sangat berbahaya karena menyangkut soal nama baik institusi Polda Banten.
“Pernyataan tersebut sangatlah berbahaya, jika tidak didasarkan pada kesaksian yang jelas dengan menyebut nama pelakunya, oleh karena itu kita tekankan agar majelis hakim dapat mengulik lebih dalam siapa pelaku yg disebut sebagai orang polda tersebut,” terangnya.
Dikatakan Jefo, hal ini merupakan persoalan serius, sebab kesaksian yang disampaikan terdakwa akan menimbulkan fitnah, dan kesaksian palsu akan benamkan martabat peradilan.
“Jika tidak diungkap secara serius, justru akan menambah beban terdakwa karena Berdasarkan yurisprudensi, sebagian saja dari keterangan saksi dinyatakan palsu, cukup alasan menjeratnya dengan pasal 242 KUHP. Kuncinya, keyakinan dan ketegasan hakim,” tutupnya.
Reporter: Birin Sinichi
