Cilegon, hipotesa.id- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) menggelar aksi demonstrasi mengecam tindakan Gubernur Banten Wahidin Halim, yang mempolisikan enam buruh ketika melakukan aksi demonstrasi.
Sebelumnya, pada Rabu, 22 Desember 2021 puluhan buruh yang melakukan aksi demonstrasi memaksa masuk keruang kerja dan menduduki kursi Gubernur Banten lantaran kesal karena aspirasinya tidak di dengarkan.
Sambil melakukan orasi dan mengenakan pakaian ala buruh, para mahasiswa mengutuk tindakan Wahidin Halim yang tega melaporkan enam buruh yang melakukan aksi demonstrasi.
Ketua Umum IMC Hariyanto menilai, bahwa tindakan yang dilakukan oleh buruh adalah sebuah bentuk spontanitas dan kekecewaan buruh terhadap Gubernur Banten.
“Buruh kecewa terhadap sikap Gubernur Banten yang enggan menemui pihak buruh, dan tidak ada yang menerima aspirasi dari pihak Pemprov Banten ketika buruh melakukan aksi unjuk rasa,” jelas Ketua Umum Pengurus Pusat IMC Hariyanto kepada Tim hipotesa.id, Selasa, (28/12/21).
Hariyanto juga mengecam tindakan Gubernur Banten yang melaporkan buruh ke pihak kepolisian.
“Ini merupakan suatu bentuk sikap arogansi dan anti kritik berlebihan yang dilakukan oleh Gubernur Banten. Karena pada dasarnya, buruh hanya ingin bertemu dan diberikan ruang untuk berdiskusi terkait revisi SK UMP 2022,” pungkasnya.
Atas kejadian tersebut, IMC secara tegas menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Mendukung perjuangan kawan-kawan buruh Banten dalam menuntut upah layak
2. Menuntut Gubernur Banten agar segera mengabulkan upah layak bagi buruh Banten
3. Meminta Gubernur Banten mencabut laporan dan segera membebaskan buruh tanpa syarat
4. Hentikan sikap arogansi dan anti kritik dari Gubernur Provinsi Banten
5. Meminta Polda Banten bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi laporan Gubernur Banten sesuai dengan kondisi dan situasi buruh yang kian terancam oleh Gubernurnya sendiri.
Adapun enam buruh yang dipolisikan tersebut diantaranya SR (22), SH (33), AP (46), SWP (20), MHF (25), dan OS (28). Enam buruh tersebut terancam Pasal 207 KUHP tentang menghina sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia dan pasal 170 KUHP tentang perusakan. Dua orang buruh yang berinisial OS dan MHF dikenakan Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.
Reporter : Nani Alfarizi
