Tanggerang, hipotesa.id – Organisasi Masyarakat Barisan Aktivis Dan Advokasi Keluarga Banten Badak Banten Perjuangan (BBP)gelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tangerang pada Selasa (20/06/2023),
BBP menuntut penanganan serius atas pembangunan menara BTS baru yang diduga belum memiliki izin dan diduga melanggar Peraturan Bupati (PERBUP) No. 37 Tahun 2011 tentang Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama.
Perwakilan Dari Badak Banten Perjuangan ditemui oleh Kasatpol PP, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas DTRB, Kepala Dinas DTMSP, dan Kapolsek Tigaraksa untuk membahas dugaan pembangunan menara BTS yang diduga belum berijin resmi dan melanggar Peraturan Bupati (PERBUP) No. 37 Tahun 2011 tentang Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi bersama di Kabupaten Tangerang.
Dalam pertemuan tersebut, para pihak yang hadir sepakat untuk menindak dugaan pelanggaran pembangunan Tower BTS sesuai peraturan yang ada. Kepala Bidang DTRB menjelaskan bahwa mereka akan bekerja sama untuk melakukan penindakan di beberapa wilayah, terkait pembangunan Tower BTS setelah menerima data mengenai titik lokasi dari pembangunan tersebut, dan berjanji dalam waktu dua hari akan melaksanakan penindakan.
Tindakan ini diharapkan dapat menegakkan peraturan yang berlaku dan mengatasi pelanggaran terkait izin dan penataan pembangunan menara telekomunikasi.
Para stakeholder sepakat bahwa penegakan peraturan ini penting untuk menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi mematuhi aturan yang ada.
Anthoni, Ketua Badak Banten Perjuangan Kabupaten Tangerang, menyampaikan bahwa aspirasi mereka telah diterima dengan positif. Saat ini, pihaknya menunggu tindakan nyata dari dinas terkait yang berjanji akan mengambil tindakan penegakan terhadap pembangunan tower BTS yang diduga belum berizin setelah menerima data dan informasi yang diperlukan.
“Apabila tidak ada tindakan yang diambil, Badak Banten Perjuangan akan melaksanakan aksi protes kembali dengan melibatkan massa yang lebih banyak. Mereka berharap pihak terkait segera menanggapi isu ini dan mengambil tindakan yang tepat guna menjaga kepentingan masyarakat sekitar serta menegakkan peraturan yang berlaku”, tutup Anthoni.
Reporter : Ricky Permana
