Serang, hipotesa.id – Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah tiga kali dilakukan termasuk di Provinsi Banten. Hal ini pun dinilai menyulitkan masyarakat kecil.
PPKM difungsikan untuk membatasi gerak masyarakat, tetapi di sisi lain, tanggungan hidup masyarakat tak sepenuhnya dicukupi pemerintah.
Sebagian besar masyarakat yang bergantung pada sektor informal, menjerit akibat kesulitan bekerja dan mencari sumber penghidupan.
Selama itu pula masyarakat kecil menjerit karena terhimpit ekonomi di masa pandemi Covid-19, dan terhimpit kebijakan yang tidak berpihak secara serius, fokus dan sistematis kepada rakyat Banten.
“Masyarakat hanya melihat kepanikan para pejabat di Banten untuk taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, tapi tak berani berdiri tegak sebagai pemimpin Banten dalam melihat dan merasakan penderitaan rakyatnya,” disampaikan Akademisi Untirta, Ikhsan Ahmad, Rabu (4/8/21).
Ikhsan pun mempertanyakan mengapa tidak ada Bansos untuk masyarakat kecil, dan mengapa tidak ada recofusing APBD tahun 2021, atau pemberdayaan dana belanja tidak terduga (BTT) untuk membantu masyarakat yang nyata-nyata tak mampu dimasa PPKM ini.
“Ke mana Gubernur Banten setelah beberapa waktu lalu tampil modis berlantai di rumput italianya. Ke mana Wakil Gubernur ditengah keheningannya dan tetap hening,” tegasnya.
Kata Ikhsan, bahwa APBD adalah struktur pembiyaan yang tujuannya adalah melayani kepentingan rakyat, karena bersumber dari dana rakyat. Namun sayang, solah tidak ada sensitivitas dari pengelola dana rakyat untuk kepentingan rakyat di masa pendemi ini.
“Mengapa tidak pernah ada komunikasi publik antara pemimpin di Banten terkait strategi di daerah untuk menjalani masa pandemi. Lalu mengapa tidak ada kalkulasi keuangan yang terbuka, dan total untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemimpin Banten telah siap dan sanggup memimpin rakyatnya untuk sama-sama menjalani masa sulit ini,” tambah Ikhsan.
Atas dasar persoalan itu, dia menganggap wajar jika tidak terbangun kepercayaan (trust) dari rakyat kepada pemimpinnya. Karena antara kebijakan yang diambil dengan kenyataan di masyarakat seakan bertolak belakang.
“Mungkin masyarakat Banten tidak pernah keberatan dengan ujian pandemi ini berapa lama pun. Yang menjadi persoalan adalah dimana kemampuan pemimpinnya untuk secara meyakinkan tampil dengan segala daya upayanya, memperlihatkan keberpihakannya kepada masyarakat,” terangnya.
Terakhir, Ikhsan menanyakan mengenai penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. “Satu hal lagi, jika ada pembatasan gerak masyarakat dengan levelitas, lantas mengapa tidak ada penanganan dan bantuan yang juga mencerminkan level kedaruratannya dari pemerintah daerah,” tutupnya.
Reporter: Birin Sinichi
