• Redaksi
  • Kirim Tulisan
Friday, February 13, 2026
  • Login
Hipotesa
  • Berita
    • Pendidikan
    • Pemerintahan
    • Politik
  • Liputan Khusus
  • Opini
  • Tokoh Inspirasi
  • Islamika
  • Ekonomi dan Bisnis
No Result
View All Result
Hipotesa
No Result
View All Result
Home Berita

Akademisi Nilai Program Dinsos Provinsi Banten Menyimpang

Redaksi by Redaksi
December 28, 2022
in Berita
0
32
SHARES
1.1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Tangerang, hipotesa.id – Program Dinas Sosial Provinsi Banten yang diberi nama bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam bentuk pemberian bahan dan perlengkapan warung yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Banten oleh banyak kalangan dinilai menyimpang. Baik dari sisi landasan aturan hukum maupun pola dan praktek distribusinya di lapangan.

Demikian menurut Dosen dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Asep Rahmatullah yang juga mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Banten.

Baca Juga

Jalan Rusak Parah Diduga Akibat Proyek Bang Andra, Warga Kampung Nambo Geruduk KP3B Tuntut Tanggung Jawab Gubernur dan Kontraktor

January 8, 2026

Kombes Sigit Haryono Jabat Dirreskrimum Polda NTT, Bawa Pengalaman Eks Penyidik KPK

January 7, 2026

“Ini seperti akal-akalan menyiasati program APBD untuk kepentingan sepihak, bahkan diduga dimanipulasi menjadi kepentingan politik bahkan nampak dipolitisir oleh oknum anggota DPRD Provinsi Banten yang ikut menyerahkan bantuan tersebut. Lalu, si oknum dewan itu memberi kesan seolah-olah itu dari dia. Yang lebih parah lagi, warga si penerima bantuan diminta testimoni terimakasih kepada dewan tersebut. Ini praktek primitip yang membodohi rakyat. Kami minta ini dievaluasi oleh Pj. Gubernur Banten,” kata Asep Rahmatullah.

Asep juga mempertanyakan landasan hukumnya dalam penyusunan APBD serta pola pendataan siapa saja warga yang berhak menerima.

“Dari perspektif aturan juga patut dipertanyakan, apakah program itu masuk kategori Bantuan Sosial (Bansos) atau program UMKM karena terkait pergerakan sektor ekonomi masyarakat. Bila ekonomi mengapa ada di Dinas Sosial? Bukan di Dinas Koperasi dan UMKM. Belum lagi soal pendataan para penerima manfaatnya (KPM) siapa yang mengusulkan? Pakai data apa? Bagaimana validasi dan verifikasinya? Bahkan berdasarkan informasi dari mahasiswa saya banyak yang tidak tepat sasaran,” ucapnya.

Asep mengaku sedang melakukan advokasi dan investigasi bersama para mahasiswanya terhadap program ini dan beberapa praktek kebijakan pemerintah provinsi Banten yang diduga menyimpang.

“Ya, sebagai masyarakat sipil, saya bersama mahasiswa sedang dan akan terus mengawal agar program APBD tidak jadi bancakan atau hasil kongkalingkong para oknum di eksekutif dan legislatif, seperti program UEP ini,” katanya. ***

Tags: BantenDinsosPemprov Banten
Previous Post

Proyek Kereta Cepat Kembali Memakan Korban Jiwa, Demokrat: Semua Hanya Demi Memuaskan Nafsu Politik

Next Post

Konsisten Benahi Kepengurusan Partai, Demokrat Kabupaten Tangerang Berhasil Lantik 2.822 Pengurus Ranting di 29 Kecamatan

Related Posts

Berita

Jalan Rusak Parah Diduga Akibat Proyek Bang Andra, Warga Kampung Nambo Geruduk KP3B Tuntut Tanggung Jawab Gubernur dan Kontraktor

January 8, 2026
Berita

Kombes Sigit Haryono Jabat Dirreskrimum Polda NTT, Bawa Pengalaman Eks Penyidik KPK

January 7, 2026
Berita

Dukungan Total Suporter untuk Kemenangan Adhyaksa FC Taklukan Garudayaksa di Laga Lanjutan Liga 2 Indonesia

January 6, 2026
Berita

FORWARD Agendakan Purnama Budaya, Diskusi Bulanan di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon

December 30, 2025
Berita

PMII Mengecam Keras Sikap Arogan Ketua DPD KNPI Kota Cilegon

December 9, 2025
Berita

Layangkan Kritik Keras, IMC Sebut Slogan “KNPI Satu” Hanya Omong Kosong

December 7, 2025
Next Post

Konsisten Benahi Kepengurusan Partai, Demokrat Kabupaten Tangerang Berhasil Lantik 2.822 Pengurus Ranting di 29 Kecamatan

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rame Banget!

  • Lima Gaya Bercinta Ala Kamasutra

    45 shares
    Share 35 Tweet 22
  • Pengkaderan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Serang: Skala PRIORITAS (PRogresif, Integratif, Responsif, dan Sinergitas)

    105 shares
    Share 42 Tweet 26
  • Kombes Sigit Haryono Jabat Dirreskrimum Polda NTT, Bawa Pengalaman Eks Penyidik KPK

    109 shares
    Share 44 Tweet 27
  • Buntut Penolakan Gereja, Walikota Cilegon Dipanggil Kementrian Agama

    105 shares
    Share 42 Tweet 26
  • Kehidupan Seorang Pemulung Perkotaan

    138 shares
    Share 55 Tweet 35
  • Redaksi
  • Kirim Tulisan
© 2022 Hipotesa - Diproduksi by hipotesa.

No Result
View All Result
  • Berita
    • Pendidikan
    • Pemerintahan
    • Politik
  • Liputan Khusus
  • Opini
  • Tokoh Inspirasi
  • Islamika
  • Ekonomi dan Bisnis

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In