Cilegon, hipotesa.id – Praktisi hukum, Lukman Hakim mengapresiasi langkah Kejaksaan Negri (Kejari) Kota Cilegon dalam mengungkap dugaan kasus tindak pidana korupsi terkait suap yang menyeret Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, Uteng Dedi Apendi, pada Kamis tiga pekan yang lalu (19/8/21).
Namun demikian, Lukman Hakim menyayangkan keputusan Kejari Kota Cilegon yang hingga saat ini belum mengungkap dan menetapkan pemberi suap (Justice Colaborator) sebagai tersangka.
“Sangat disayangkan Kejari hanya menetapkan Kadishub sebagai tersangka penerima suap, padahal jika Pak Uteng saja sudah memenuhi Dua unsur alat bukti harusnya si pemberi suap juga sudah memenuhi dua unsur alat bukti dan bisa ditetapkan sebagai tersangka juga,” jelas Lukman Hakim saat ditemui tim hipotesa.id di kantornya, Selasa, (07/09/21).
Direktur Eksekutif Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) itu juga menuturkan agar Kejari segera mengungkap dan menetapkan pemberi suap, perantara, dan semua pihak yang terlibat dalam kasus suap ini supaya tidak menimbulkan opini yang tidak-tidak dari masyarakat terhadap Kejari Kota Cilegon.
“Semoga Kejari cepat mengungkap dan menetapkan pemberi suap,perantara dan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, agar tidak menimbulkan spekulasi yang tidak-tidak terhadap Kejari, kalo begini terus keadaannya kasian juga Pak Uteng seolah-olah sudah terbukti bersalah padahal belum ada putusan bersalah dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, masyarakat dalam hal ini harus menetapkan Asas praduga tak bersalah,” kata Direktur LKBH yang juga Alumni Ikatan Mahasiswa Cilegon ini.
Sementara itu, Hasan Asy’ari selaku Kasi Intel Kejari saat ditanya oleh wartawan perihal perkembangan kasus ini mengatakan bahwa, kasus ini masih dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan dan dia juga menuturkan kenapa sampai saat ini Kejaksaan belum mengungkap dan menetapkan terduga pemberi suap karena Kejari masih dalam proses pengembangan.
“Kasus ini masih dalam proses pengembangan oleh penyidik, kasus ini sendiri mengandung tiga unsur tindak pidana, pasal gratifikasi, suap dan pemerasan nanti tinggal diuji di Pengadilan mana nih yang lebih terbukti,” jelasnya saat ditemui di Gedung Kejari Kota Cilegon, Rabu, (08/09/21).
Reporter: Alfaridzi Nani
Editor: M.G.A
