Serang, hipotesa.id – Menjelang pemilihan Kepala Desa serentak di beberapa daerah di Provinsi Banten, Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (HMJ HTN) UIN SMH Banten selenggarakan diskusi pubik via daring melalui zoom meeting, Jumat, (24/9/21).
Sahrul Hikam, Ketua Umum HMJ HTN UIN SMH Banten mengatakan tujuan diselenggarakannya diskusi publik ini adalah untuk memberikan stimulus kepada mahasiswa dan masyarakat agar dapat menganalisis serta memaknai Pilkades yang akan segera dilaksanakan di beberapa daerah di banten saat ini.
“Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan stimulus agar kita bersama-sama menganalisa dan memaknai bahwa kontestasi politik dalam ruang lingkup desa ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, sehingga kemudian kita dapat tahu bagaimana seyogyanya kita menyikapi Pilkades serentak ini,” jelas Sahrul Hikam dalam sambutannya.
Pada kegiatan diskusi publik yang mengangkat tema “Menuju Pilkades Serentak, Urgensi Kontestasi Politik Desa Sebagai Embrio Kualitas Demokrasi Indonesia” ini, dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Syari’ah UIN SMH Banten, Ahmad Zaini.
Akademisi UIN SMH Banten sekaligus pengamat politik, Iin Ratna Sumirat, mengatakan bahwa, kesadaran politik menjadi elemen yang paling penting dalam Pilkades serentak, demokrasi yang baik akan memberikan peluang bagi para calon Kepala Desa yang memiliki kompetensi.
“Kesadaran politik yang baik adalah suatu elemen yang penting, pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara demokratis memberikan peluang bagi calon kades yang berkompetensi,” jelas Iin Ratna Sumirat saat menyampaikan materi pada dialog publik tersebut.
Anang Azhari selaku Kordinator Umum Jaringan Rakyat Demokrasi dan Pemilu (JRDP). Juga mengatakan bahwa, masih banyaknya praktik money politik yang berkembang di masyarakat, menimbulkan antusias yang keliru dalam berdemokrasi.
“Masyarakat desa selalu antusias dengan Pilkades, namun sangat disayangkan antusiasmenya itu karena perang amplop dan serangan fajar, ini memang tidak bisa dibuktikan dengan data yang jelas karena sulitnya membongkar politik uang. Maka, intinya kesadaran demokrasinya saja yang harus diperbaiki,” jelas Anang Azhari saat menyampaikan materi dialog publik.
Sementara itu, Zulpikar, Komisioner Bawaslu Kabupaten Tanggerang berharap bahwa, masyarakat harus membudayakan demokrasi yang baik, dimulai dari tingkatan yang paling bawah.
“Saya mengharapkan kita membudayakan demokrasi yang baik dari level terbawah, kita harus segera membumikan proses demokrasi itu,” harap Zulpikar saat menjadi pemateri diskusi publik.
Reporter: Nani Alfarizi
