Di Cipongkor, Bandung Barat, seribu tiga ratus lebih pelajar tumbang bersamaan setelah menyantap menu siang mereka. Di Lebong, Bengkulu, lima ratus tiga puluh sembilan siswa dan guru dilarikan ke fasilitas kesehatan karena dapur setempat dipaksa memasak ribuan porsi tanpa kesiapan yang layak. Sejak program ini bergulir Januari 2025 sampai Mei 2026, Kementerian Kesehatan mencatat 446 kejadian keracunan dengan hampir 38 ribu anak sebagai korban, tersebar di 220 kabupaten dan kota. Sebagian orang di media sosial sudah punya plesetan sendiri untuk program ini: Makan Beracun Gratis.
Program ini bernama Makan Bergizi Gratis, dan siapa pun yang mempertanyakannya akan segera berhadapan dengan tuduhan yang sama: tidak peduli pada anak-anak yang selama ini kelaparan, tidak peduli pada rakyat kecil yang akhirnya bisa makan layak berkat negara hadir di meja mereka. Tuduhan ini efektif, karena menyerang niat, bukan menjawab data. Padahal mempertanyakan cara sebuah program dijalankan tidak sama dengan menolak tujuannya. Justru sebaliknya — orang yang benar-benar peduli pada anak-anak kelaparan seharusnya paling gelisah ketika makanan yang dijanjikan menyehatkan justru berakhir di ruang gawat darurat.
Anggaran yang Tumbuh Lebih Cepat dari Pengawasannya
Angkanya sendiri sudah cukup untuk membuat siapa pun berhenti sejenak. Dari Rp71 triliun pada 2025, anggaran program ini direncanakan melonjak ke Rp335 triliun untuk 2026 — kenaikan hampir lima kali lipat dalam setahun. Sebagian besar dana itu awalnya diambil dari pos anggaran pendidikan, sampai Mahkamah Konstitusi turun tangan dan memutuskan bahwa program dengan cakupan seluas ini tidak semestinya dibebankan pada anggaran pendidikan yang dijamin konstitusi. Belakangan, di tengah tekanan efisiensi belanja negara, angka itu dipangkas menjadi Rp268 triliun.
Yang menarik bukan cuma soal besarannya, tapi soal kecepatannya. Sebuah badan baru, Badan Gizi Nasional, dibentuk dan langsung diberi mandat mengelola ratusan triliun rupiah dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dalam waktu singkat. Tidak ada lembaga pemerintahan mana pun, betapapun niat baiknya, yang bisa membangun sistem pengawasan sematang itu dalam hitungan bulan. Uang mengalir lebih cepat dari kemampuan negara mengawasi ke mana uang itu pergi.
Hasilnya terlihat pada Juni 2026, ketika Kejaksaan Agung menetapkan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya sebagai tersangka korupsi tata kelola program ini. Temuan sementara menyebut pengelolaan sebagian dana dilakukan lewat yayasan yang terafiliasi dengan mereka sendiri, lengkap dengan dugaan mark up pengadaan barang — mulai dari motor listrik, televisi, sampai sepatu dan kaus kaki yang dibeli jauh di atas harga pasar. Prabowo sendiri mengaku kecewa berat saat harus menandatangani surat pencopotan orang yang ia percaya memimpin salah satu proyek strategis nasionalnya.
Ironinya, ini justru kasus korupsi pertama yang menjerat proyek strategis nasional sejak label itu diciptakan. Sebuah program yang lahir dari niat mengentaskan stunting berubah jadi contoh kasus tentang apa yang terjadi ketika kecepatan politik mengalahkan kehati-hatian teknokratis.
Dapur yang Dipaksa Berlari
Di lapangan, masalahnya bukan cuma soal uang yang bocor di level pusat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, unit dapur yang jadi tulang punggung distribusi makanan, dituntut memasak ribuan porsi setiap hari dengan standar higienitas yang sering kali belum siap. Sebagian dapur baru berdiri, tenaga masaknya belum terlatih penuh, rantai dingin penyimpanan bahan makanan belum tertata, dan pengawasan mutu di titik distribusi nyaris tidak ada. Ketika satu dapur melayani ribuan anak sekaligus, satu kesalahan kecil dalam penanganan bahan pangan bisa langsung berubah jadi bencana kesehatan massal.
BGN sendiri, setelah gelombang kritik, sempat menonaktifkan puluhan SPPG yang terlibat insiden keamanan pangan, dan menghentikan sementara operasional penyaluran selama libur sekolah pertengahan 2026 untuk mengevaluasi tata kelola. Langkah itu patut diapresiasi. Tapi ia juga mengonfirmasi apa yang sejak awal dikhawatirkan para pengkritik: program ini dibangun dengan kecepatan yang melampaui kesiapan sistemnya sendiri, dan evaluasi baru datang setelah puluhan ribu anak menjadi korban, bukan sebelum program diluncurkan secara masif.
Kritik yang Disalahartikan sebagai Ketidakpedulian
Ada pola yang berulang setiap kali data buruk soal MBG muncul ke publik: alih-alih menjawab persoalan teknisnya, sebagian pendukung program justru membingkai kritik sebagai serangan pada niat mulia membantu rakyat kecil. Padahal logika ini terbalik. Rakyat kecil yang anaknya dipaksa berbaring di rumah sakit setelah makan siang gratis bukan pihak yang diuntungkan oleh minimnya kritik. Mereka justru korban langsung dari ketiadaan kritik yang cukup keras, cukup awal, untuk memaksa perbaikan sebelum jatuh korban.
Menuduh pengkritik tidak peduli rakyat kecil adalah cara termudah untuk menghindari pertanggungjawaban atas desain program yang keliru. Ini pola yang familiar dalam politik anggaran mana pun: skala besar dijadikan bukti kepedulian, sementara kualitas pelaksanaan luput dari sorotan yang sama besarnya. Padahal niat baik yang dijalankan dengan tata kelola buruk tetap menghasilkan kerugian nyata — kerugian fiskal bagi negara, dan kerugian kesehatan bagi anak-anak yang justru ingin dilindungi program ini.
Jalan Lain yang Bisa Ditempuh
Persoalan gizi anak Indonesia memang nyata dan mendesak. Stunting masih membebani jutaan anak, dan negara punya kewajiban hadir untuk itu. Pertanyaannya bukan apakah negara perlu turun tangan, tapi bagaimana caranya turun tangan tanpa mengulang pola gagal yang sama.
Pertama, penyaluran bertahap dengan verifikasi mutu di setiap titik, bukan ekspansi masif serentak ke puluhan juta penerima dalam waktu singkat. Program sebesar ini semestinya tumbuh mengikuti kesiapan infrastruktur dapur dan rantai pasoknya, bukan mengikuti target politik yang ditetapkan lebih dulu lalu infrastrukturnya dipaksa menyusul.
Kedua, penajaman sasaran lewat data yang sudah ada. Indonesia sudah punya basis data penerima bantuan sosial seperti PKH dan program keluarga miskin lainnya. Menyalurkan gizi tambahan lewat jalur yang sudah teruji, dengan penambahan mekanisme pengawasan gizi spesifik, jauh lebih murah dan lebih mudah dipantau daripada membangun ribuan dapur baru dari nol lewat badan yang juga baru berdiri.
Ketiga, audit keamanan pangan independen di setiap SPPG, dilakukan pihak ketiga yang tidak berada di bawah struktur yang sama dengan pengelola anggaran. Selama pengawas mutu dan pengelola dana berada dalam satu rantai komando yang sama, insentif untuk menutupi masalah selalu lebih besar daripada insentif untuk melaporkannya secara jujur.
Keempat, keterbukaan pengadaan barang secara publik dan real time, bukan laporan berkala yang baru bisa diperiksa setelah kerugian terjadi. Kasus mark up motor listrik dan kebutuhan dapur lain semestinya bisa dideteksi sejak dini jika data pengadaan terbuka untuk diaudit oleh lembaga pengawas independen dan masyarakat sipil, bukan hanya diperiksa setelah kejaksaan turun tangan.
Kelima, pelibatan pemerintah daerah dan puskesmas setempat dalam pengawasan mutu harian, karena merekalah yang paling cepat mendeteksi gejala keracunan di lapangan, jauh sebelum laporan itu naik ke tingkat kementerian.
Dua Cerita yang Berjalan Bersamaan
Pemerintah punya argumen yang tidak seluruhnya salah. Cakupan program ini memang luas, ambisinya memang besar, dan sebagian evaluasi sudah mulai dijalankan — penonaktifan dapur bermasalah, penghentian sementara untuk pembenahan, pemangkasan anggaran demi efisiensi, serta proses hukum yang berjalan terhadap para tersangka korupsi. Bagi banyak keluarga di daerah terpencil, sepiring makanan yang datang dari negara tetap berarti, terlepas dari kekacauan di level tata kelola. Menilai program ini semata dari deretan kasus buruk tanpa mengakui skala manfaat yang sudah dirasakan jutaan anak juga bukan gambaran yang utuh.
Tapi dua cerita ini — cerita tentang niat baik yang besar, dan cerita tentang pelaksanaan yang berantakan — berjalan bersamaan, bukan saling menghapus. Anak yang keracunan di Cipongkor tidak terhibur oleh besarnya anggaran nasional. Uang yang bocor lewat yayasan afiliasi tidak menjadi sah karena programnya bertujuan mulia. Rakyat kecil yang sungguh ingin dibela oleh negara berhak atas program yang bukan cuma besar, tapi juga aman, jujur, dan diawasi — dan menuntut ketiganya sekaligus bukan tanda ketidakpedulian. Itu justru bentuk kepedulian yang paling serius.
